Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Jembatan. Langkah strategis ini diambil untuk mempercepat konektivitas di daerah terpencil, terisolasi, dan wilayah terdampak bencana, memanfaatkan kapabilitas militer dalam pembangunan infrastruktur vital.
Penunjukan KSAD Maruli Simanjuntak, seperti disampaikan oleh Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), didasari oleh rekam jejak dan kapabilitas teknis TNI Angkatan Darat. Satuan Zeni TNI AD dikenal memiliki kemampuan teknis yang mumpuni dalam pembangunan jembatan, didukung oleh jaringan komando kewilayahan yang menjangkau hingga ke tingkat desa. Keunggulan ini krusial untuk menjangkau lokasi-lokasi yang sulit diakses oleh kontraktor sipil konvensional.
Pemerintah melihat pengalaman TNI AD dalam program seperti TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) serta berbagai operasi kemanusiaan sebagai modal penting. Pengalaman tersebut dinilai mampu memastikan pelaksanaan pembangunan yang cepat, tepat, dan efisien, termasuk di wilayah-wilayah yang selama ini terisolasi. Ini merupakan bagian dari upaya masif pemerintah untuk menyediakan akses dasar bagi masyarakat, terutama anak-anak sekolah yang seringkali harus mempertaruhkan nyawa menyeberangi sungai tanpa jembatan yang layak.
Program ini merupakan bagian dari inisiatif besar "Jembatan Garuda" yang menargetkan pembangunan 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, dengan prioritas pada kabupaten dan kota yang memiliki tingkat keterisolasian tinggi. Hingga pertengahan 2026, ditargetkan ribuan desa dan kelurahan akan terhubung. Data menunjukkan, hingga saat ini, hampir separuh dari target jembatan telah rampung dibangun, sementara sisanya masih dalam tahap konstruksi, meliputi berbagai jenis jembatan seperti bailey, armco, dan beton.
Bagi pelaku pasar modal, langkah ini mengindikasikan komitmen kuat pemerintah terhadap pemerataan pembangunan infrastruktur, yang dapat menciptakan efek berganda pada ekonomi daerah. Meskipun tidak berdampak langsung pada emiten tertentu dalam jangka pendek, program ini berpotensi meningkatkan permintaan akan material konstruksi dan jasa logistik di wilayah-wilayah yang sebelumnya kurang tergarap. Ini juga mencerminkan fokus pada pembangunan yang inklusif, sebuah faktor yang semakin relevan dalam penilaian investasi berkelanjutan atau ESG.